Seluruh SKPD Pakpak Bharat Provinsi Sumut Terapkan ISO 9001 : 2008

JAKARTA - Menteri PAN dan RB menyambut baik setiap inisiatif dari pemerintah daerah yang berniat untuk melakukan reformasi birokrasi, meskipun tidak termasuk dalam pilot project reformasi birokrasi. “Dengan adanya komitmen dan tekad yang kuat, sebenarnya reformasi pemda sudah mencapai lebih dari lima puluh persen lebih,” ujar Azwar Abubakar ketika menerima Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu di Kementerian PAN dan RB, Jumat (05/10).

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan  publik. Menurut Deputi Pelayanan Publik Wiharto, daerah ini merupakan salah satu binaan Kementerian PAN dan RB dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya dalam pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Dalam hal ini, lanjut Wiharto, pihaknya melakukan koordinasi dalam pembentukan 444 lembaga PTSP, yang terdiri dari 18 PTSP Provinsi, 330 PTSP Kabupaten dan 96 PTSP Kota. “Jumlah itu merupakan 84% dari total 530 PTSP Provinsi/Kab/Kota,” ujarnya.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu mengungkapkan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian PAN dan RB untuk menerapkan manajemen mutu ISO 9001 : 2008. “Kami menerapkan ISO untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kami berharap tahun 2013 sertifikasi standar mutu tersebut sudah kami dapatkan,” ujarnya.

Menurut Remigo, penerapan standar mutu di seluruh SKPD itu dengan pertimbangan bahwa kabupaten yang dipimpinnya masih relatif muda, yakni lahir tahun 2003, sehingga relative lebih mudah menerapkan mekanisme yang ketat. “Sekarang atau nanti, toh harus dilakukan juga, sehingga kami tetapkan untuk menerapkan standar mutu ISO tahun ini,” ujarnya.

Ditambahkan, Pemkab juga telah membentuk Komisi Pengawas Pelayanan Publik, melaksanakan survei IKM, Hot Line Service & Kotak Pengaduan secara serentak pada semua Unit Kerja, monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT.

Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, ada program kredit tanpa bunga. Saat ini juga dilaksanakan program pelatihan 3.000 petani petani, yang dilakukan bekerjasama dengan USAID AMARTA, program agribisnis yang dilaksanakan bekerjasama dengan Balitbang Kementerian Pertanian. Pemkab memebrikan subsidi pengolahan lahan masyarakat menggunakan traktor. Dalam hal ini, Pemkab menyediakan traktor dan masyarakat yang menggunakan hanya membayar Rp.100.000,-/Ha.

Di bidang pendidikan, dilaksanakan program sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, serta pemberian beasiswa bagi seluruh siswa yang masuk PTN. “Saat ini sudah mencapai 636 orang, dengan beasiswa maksimal Rp 20 juta per tahun,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, kabupaten yang berpenduduk 46.600 jiwa itu telah mengadopsi e-government denganwebsite dan home page pada setiap SKPD, yang ditetapkan melalui Perbup No. 19b tahun 2010. Selain itu, wilayah pemekaran dari Kabupaten Dairi ini juga menerapkan sistem pelayanan elektronik pada KP2SP-PM, ULP dan Dinas Pendidikan.

Sistem informasi secara elektronik juga diterapkan pada sejumlah unit pelayanan publik, antara lain SIMDA Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (e-KTP); Sistem informasi pada Diknas, Dinkes, Bappeda, BKD & Diklat dll; Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. “Kami melakukan penyederhanaan mekanisme pelayanan dan penerapan SOP/prosedur tetap pelayanan pada semua unit pelayanan publik,” ujar Bupati Remigo.

Di bidang kepegawaian, Pakpak Bharat telah melaksanakan pembenahan sistem rekrutmen aparatur, pembenahan administrasi kepegawaian, analisa dan seleksi dalam rangka pengisian formasi jabatan serta peningkatan kompetensi aparatur. Saat ini juga telah tersusun informasi jabatan, informasi beban kerja, peta jabatan pada seluruh SKPD dan UPT.

Saat ini jumlah pegawai Pakpak Bahart sebanyak 2.532 orang, terdiri dari 1.115 tenaga teknis, 1.058 tenaga pendidikan, dan 295 tenaga kesehatan. Untuk tenaga teknis, ujar Remigo, hingga tahun 2016 mendatang pihaknya masih kekurangan 429 orang, sedangkan tenaga pendidikan kurang 236 orang, dan tenaga kesehatan masih membutuhkan 101 orang.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM Aparatur, dilakukan melalui program tugas belajar PNS. Saat ini sebanyak 87 PNS mengikuti tugas belajar program S-1, 39 Orang program S-2, dan untuk S-3 ada 3 Orang. Untuk pembinaan character building bagi pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon II, III & IV. Pemkab juga memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Buah dari pembinaan kepegawaian, pola pikir pegawai kini sebagian besar sudah berubah, dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir pelayan. Hal itu antara lain ditandai dengan membaiknya motivasi, moral dan kinerja aparatur pelayanan pada SKPD/UPT, meningkatnya komunikasi internal aparatur dan tumbuhnya kesadaran aparatur mengenai pentingnya net work pelayanan antar SKPD/UPT, penataan administrasi dan prosedur pelayanan, perubahan penataan ruang kantor. “yang sangat menggembirakan, opini masyarakat sangat positif terhadap proses penataan yang kami laksanakan,” tambahnya.

Bupati Pakpak Bharat menambahkan, tahun ini pihaknya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. “Kami mentargetkan, tahun depan kami bisa meraih WTP,” ujar Remigo. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

12.12 | 1 komentar | Read More

PAKPAK BHARAT SELENGGARAKAN FGD PENERAPAN STANDAR MANAJEMEN MUTU ISO

Forum Group Discussion (FGD) adalah teknik dalam peningkatan pemahaman serta mengeksplorasi akan suatu persoalan yang dihadapi. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, Pemkab Pakpak Bharat menyelenggarakan FGD kepada Tim Kelompok Kerja SMM selama 2 hari mulai tanggal 19 April s/d 20 April 2012 di Aula Pemkab Pakpak Bharat.

Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan peningkatan kapasitas dengan memberi muatan bagi peserta yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2012. Sebagai pemandu pada FGD ini tetap sama yaitu berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bupati Pakpak Bharat, ( Remigo Yolando Berutu, MBA ) dalam sambutannya pada acara pembukaan yang dibacakan Sekda Pakpak Bharat, ( Drs. Holler Sinamo, MM, ) menyampaikan bahwa penerapan sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001:2008 merupakan upaya Pemkab Pakpak Bharat untuk meningkatkan kinerja. “Saya berkomitmen dan secara konsisten akan memantau penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 di seluruh SKPD Kabupaten Pakpak Bharat”, lanjut Bupati.

Sebelum mengahiri acara Forum Grup Diskusi( FGD) Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, ( Drs. Holler Sinamo, MM ) yang melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan, ( Ir. Sutra Ginting, M.Si ) menyampaikan  agar seluruh SKPD berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manejemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008 dan membuat indeks kepuasan masyarakat  sehingga kegiatan ini adalah sebagai bagian untuk mempercepat perwujudan pelayanan publik yang prima dan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

09.20 | 1 komentar | Read More

Kebijakan Mutu

KEBIJAKAN MUTU

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat bertekad menciptakan pelayanan perizinan yang prima dan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga tingkat kepuasan pelayanan secara berkesinambungan.

Adapun kebijakan yang diterapkan yaitu dengan mengimplementasikan 5 (lima) indikator tingkat kepuasan pelayanan yaitu Reliability, Emphaty, Responsive, Tangible dan Assurance yang kami terjemahkan dalam maklumat kesepakatan dengan motto : HP-3G, yaitu Handal, Peduli, Gemar, Gedung, Garansi.

HANDAL (Reliability)

Pelayanan yang dijanjikan segera direalisasikan dengan cepat, tepat, akurat dan memuaskan.

PEDULI (Emphaty)

Menganggap setiap masalah sebagai bagian dari masalah kami.

GEMAR  (Responsive)

Siap melayani sebelum diminta.

GEDUNG (Tangible)

Siap menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan yang aman dan nyaman.

GARANSI  (Assurance)

Dapat dipercaya, sopan, berpengetahuan baik dan menjamin Kepastian hukum produk dan jaminan atas pelayanan yang diberikan.

Dengan adanya komitmen dari seluruh jajaran Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal untuk menerapkan motto ini diharapkan mutu/kualitas yang mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, maka pelayanan perizinan dapat ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus dan diukur dengan melakukan survei IKM setiap bulan.

 KEPALA KP2SP-PM

dto.

JANNES BERUTU, SE

NIP. 196909032000031002

23.46 | 0 komentar | Read More

Sosialisasi SMM ISO 9001:2008 di KP2SP-PM

Catat apa yang anda kerjakan dan kerjakan apa yang anda catat adalah motto dari SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2008. Untuk menerapkan SMM ISO 9001:2008 harus bergerak dari motto tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim ISO Kabupaten Pakpak Bharat Kasiman Berutu, SE, MM pada acara sosialisasi SMM ISO 9001:2008 di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapak KP2SP-PM.

Adapun peserta kegiatan tersebut dihadiri oleh tim SMM ISO dari Kabupaten dan seluruh staf, kasi, kasubbag TU dan Kepala Kantor KP2SP-PM.

Seluruh peserta yang hadir sangat antusias mendengarkan penjelasan dari ketua SMM ISO Kabupaten tersebut karena seluruh staf dan jajaran di KP2SP-PM memang dari awal telah memiliki komitmen bersama untuk siap melayani masyarakat dalam hal pengurusan izin dengan motto HP-3G yaitu Handal, Peduli, Gemar, Gedung/Fasilitas, Garansi.

Dengan komitmen bersama untuk melaksanakan motto ini, maka penerapan SMM ISO 9001:2008 di KP2SP-PM disambut dengan sangat positif. Dan pada kesempatan itu juga, KP2SP-PM berhasil menyusun Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM ISO 9001:2008.

Diakhir acara ketua SMM ISO Kabupaten memperkenalkan yel-yel ISO Kabupaten yaitu : Pakpak Bharat ! Dijawab dengan Nduma. ISO dijawab dengan YES!.

Pada saat sesi sharing, pihak KP2SP-PM mengambil kesimpulan bahwa KP2SP-PM tinggal selangkah lagi menuju SMM ISO 9001:2008.

By : UdamZ

09.50 | 0 komentar | Read More

LAUNCHING PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) STANDART SNI ISO 9001:2008 YANG TERINTEGRASI DAN MANDIRI

Launching penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Standard SNI ISO 9001:2008 secara terintegrasi dan Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 dilaksanakan pada 19 Januari 2012 bertempat di aula Pemkab Pakpak Bharat. Yang dihadiri Bupati Pakpak Bharat/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Tim dari Menpan & RB, Perwakilan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara, Unsur Muspida Kabupaten Pakpak Bharat,Instansi Vertikal, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat, para Pimpinan SKPD/ Eselon II, III dan IV, direktur RSUD Salak, para Camat, para Kepala Puskesmas, mewakili Kepala Sekolah SLTA, SLTP, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Ir. Agustinus Manik dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung program pemerintah ini dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepda masyarakat dan akan melakukan “control” sebagai tugas pokok DPRD untuk mendukung penerapan Standard SNI ISO 9001:2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu,MBA diawali dengan penyampaian beliau tentang latar belakang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Standard SNI ISO 9001:2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebagai referensinya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah yang bertujuan tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian beliau mengajak Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat agar menerapkan 3 (tiga) hal yang sangat penting didalam hal bekerja yaitu: Berubah, Berbuat dan Berbuah. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah harus berubah menjadi lebih baik, kemudian berbuat, dan mudah-mudahan akan berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang baik kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, begitu juga berbuah yang manis, baik kepada kita yang melakukan.

Disisi lain dari penyampaian Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum Hukum Dan Keamanan Kemenpan & RB Ir. Henrumal Panjaitan yang sebelumnya mengatakan penerapan ISO 9001:2008 di Lingkungan Pemkab Pakpak Bharat dikatakannya masih sulit dan miision imposible, dalam kesempatan itu Bupati Pakpak Bharat menegaskan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Standard SNI ISO 900: 2008 dapat dan mungkin dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. “Mission Imposible kita ubah menjadi Mission Posible,tegas Bupati seraya membuka secara resmi Launching Sistem Manajemen Mutu (SMM) Standard SNI ISO 9001:2008 dan dilanjutkan dengan pemukulan gong.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Pembacaan Ikrar yang dipimpin oleh Bupati Pakpak Bharat diikuti oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, Sekretaris Daerah dan seluruh PNS yang hadir dalam acara tersebut, kemudian penandatanganan komitmen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang diawali Bupati Pakpak Bharat, wakil Bupati, Sekda, para Pimpinan SKPD dan jajaran PNS yang hadir dalam acara tersebut.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada peserta tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Standar SNI ISO 9001:2008 yang akan disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum Hukum Dan Keamanan Kemenpan & RB Ir. Henrumal Panjaitan.

Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Pakpak Bharat

15.03 | 0 komentar | Read More

Alur Penerapan ISO

18.48 | 0 komentar | Read More

Struktur Organisasi TIM ISO

18.39 | 0 komentar | Read More

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Artikel Terkait ISO 9001:2008

Kebijakan Mutu

Sasaran Mutu

Matriks SNI ISO 9001:2008 VS Proses KP2SP-PM

Struktur Organisasi Keanggotaan ISO 9001:2008

Alur Penerapan ISO 9001:2008

STANDARISASI

1.     SOP Pengendalian Dokumen 2.     SOP Pengendalian Rekaman 3.     SOP Audit Internal 4.     SOP Pengendalian Ketidasesuaian 5.     SOP Tindakan Pencegahan 6.     SOP Komunikasi 7.     SOP Evaluasi Kepuasan Pelanggan 8.     SOP Pengukuran Dan Analisa Data 9.     SOP Pemeliharaaan Sarana Prasarana 10.  SOP Perekrutan Pegawai 11.  SOP Pelatihan Pegawai 12. SOP Tindakan Perbaikan 13.  SOP Pengendalian Surat Menyurat 14. SOP Deadline Perizinan 15. SOP Penetapan Retribusi 16. SOP Penyetoran Retribusi 17. SOP Perjalanan Dinas 18. SOP Kebersihan Kantor dan Jaga Malam 19.  SPP Penolakan Penebitan Izin 20.  SPP Penyerahan Izin 21.  SPP Informasi dan Pengaduan

SPP PENERBITAN IZIN

  Izin Mendirikan Bangunan (IMB)   Izin Gangguan   Izin Trayek   Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol   Izin Pemakaian Kekayaan Daerah   Izin Penyelenggaraan Reklame   Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum   Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan   Persetujuan Prinsip Izin Lokasi   Izin Lokasi   Izin Usaha Hotel dan Penginapan   Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum   Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)   Tanda Daftar Perusahaan (TDP)   Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)   Izin Usaha Industri (IUI)   Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat   Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan   Izin Usaha Ketenagalistrikan   Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor   Izin Usaha Salon dan Pangkas Rambut   Izin Usaha Restoran   Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner   Izin Usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras

15.00 | 0 komentar | Read More

Sasaran Mutu

Lampiran 2

SASARAN MUTU

No: 503/WMM/SM/05/C.541

No	Nama Kegiatan	Sasaran Mutu	Target	Strategi	Sumber Data	Frekuensi Analisa	Penanggung Jawab
1	Penerbitan Izin (Transparan, tepat waktu)	Kesesuaian penyelesaian proses Izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan (HARI KERJA) TARGET KESESUAIAN : 80 %
		1.       IMB §  IMB Non Usaha §  IMB Tower	Maks : 5 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulanan	Kasi Izin
				2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				4.        Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan	4.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan	6 Bulan	Kasi Izin
				5.        Menyurati Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	Kasi Izin
				6.        Melakukan sosialisasi perizinan	6.     Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet	1 Tahun	Kasi Izin
				7.        Melakukan penyuluhan perizinan	7.     Hasil Monitoring.	1 Minggu	Kasi Izin
				8.        Monitoring dan Evaluasi	8.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				9.        Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PU Kab. Pakpak Bharat.	9.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
		2.       HO §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda Petugas Pelayanan.	Harian*)	PP
				2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan	3.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan.	6 Bulan	Kasi Izin
				4.        Melakukan sosialisasi perizinan	4.     Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet	1 Tahun	Kasi Izin
				5.        Melakukan penyuluhan perizinan	5.     Hasil Monitoring.	Mingguan	Kasi Info
				6.        Monitoring dan Evaluasi	6.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				7.        Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Kantor Camat.	7.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
		1.       Izin Trayek §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
				2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				4.        Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan	4.     LSM, Tokoh Masyarakat, dll.	6 Bulan	Kasi Izin
				5.        Menyurati Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal Target penyelesaian Izin	Harian*)	Kasi Izin
				6.       Monitoring dan Evaluasi	6.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	1 Tahun	Kasi Info
				7.        Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	7.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
		4.       Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 10 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Perindagkop, UMKM.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
				2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				4.        Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan	4.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan	6 Bulan	Kasi Izin
				5.        Menyurati Dinas Perindagkop, UMKM tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	PP
				6.        Melakukan sosialisasi perizinan	6.     Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet	1 Tahun	Kasi Izin
				7.        Melakukan penyuluhan perizinan	7.     Hasil Monitoring.	Bulanan	Kasi Info
				8.        Monitoring dan Evaluasi	8.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	6 Bulan	Kasi Info
				9.        Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM.	9.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
		4.       SIUP §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 3 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda Petugas Pelayanan.	Harian*)	PP
				2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Monitoring dan Evaluasi	3.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				4.        Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM.	4.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
				5.        Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi.	5.     Database apliKasi Izin.	6 Bulan	Kasi Info
		8.       TDP §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.         Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda Petugas Pelayanan.	Harian*)	PP
				2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Monitoring dan Evaluasi	3.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				4.        Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM.	4.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
				5.        Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi dan Kementerian Perdagangan RI.	5.     Database apliKasi Izin.	6 Bulan	Kasi Info
		7.       IUJK §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda Petugas Pelayanan.	Harian*)	PP
				2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Monitoring dan Evaluasi	3.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				4.        Membuat laporan triwulan kepada Bupati.	4.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Izin
		8.       Izin Restoran §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
				2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				4.        Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan	4.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan	6 Bulan	Kasi Izin
				5.        Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	PP
				6.        Melakukan sosialisasi perizinan	6.     Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet	1 Tahun	Kasi Izin
				7.        Melakukan penyuluhan perizinan	7.     Hasil Monitoring.	Bulanan	Kasi Info
				8.        Monitoring dan Evaluasi	8.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll.	3 Bulan	Kasi Info
				9.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	9.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Izin
		7.       Izin Penyelenggaraan Reklame §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
				2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				4.        Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	4.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	PP
				5.        Monitoring Dan Evaluasi	5.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan	3 Bulan	Kasi Info
				6.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	6.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
		9.        Izin Penggilingan Padi §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
				2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
3.        Melakukan Penyuluhan Perizinan.	3.     Hasil monitoring.			3 Bulan	Kasi Info
4.        Monitoring dan Evaluasi.	4.     LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan			3 Bulan	Kasi Info
5.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian.	5.     Database apliKasi Izin.			3 Bulan	Kasi Info
10.     Izin Rekreasi dan Hiburan Umum §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 2 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.     LSM, Tokoh Masyarakat.	6 Bulan	Kasi Izin
		5.        Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		6.        Monitoring Dan Evaluasi	6.     LSM, Tokoh Masyarakat.	3 Bulan	Kasi Info
		7.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	7.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
11.     Izin Sarana Kesehatan §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kesehatan.	1.     Hasil Evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.      LSM, Tokoh Masyarakat, dll.	6 Bulan	Kasi Izin
		5.        Menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar Jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	PP
		6.        Monitoring Dan Evaluasi	6.     LSM, Tokoh Masyarakat.	3 Bulan	Kasi Info
		7.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan.	7.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
12.     Pemakaian Kekayaan Daerah	Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU, Dinas BUDPARHUBMANSIH, Dinas Pertanian, Bagian Umum Sekretariat Daerah .	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
		4.        Monitoring Dan Evaluasi	4.     LSM, Tokoh Masyarakat.	3 Bulan	Kasi Info
		5.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan SKPD terkait.	5.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
13.     Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	4.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	3 Bulan	Kasi Izin
14.     Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
		4.        Menyurati Dinas BUDPARUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	4.     Daftar jadwal target penyelesaian izin	Harian*)	PP
15.     Persetujuan Prinsip Izin Lokasi §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
		2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
16.     Izin Lokasi §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Bappeda dan Kecamatan.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Menyurati SKPD terkait tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	4.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		5.        Monitoring dan Evaluasi.	5.     LSM, Tokoh Masyarakat.	3 Bulan	Kasi Info
		6.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas terkait.	6.     Database apliKasi Izin	3 Bulan	Kasi Info
17.     Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat	Maks : 21 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan.	1.     Hasil evaluasi perizinan	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.     LSM, Tokoh Masyarakat.	Harian*)	PP
		5.        Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar jadwal target penyelesaian perizinan	3 Bulan	Kasi Izin
		6.        Monitoring dan Evaluasi	6.     Laporan dari masyarakat, petugas lapangan, satpol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		7.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan.	7.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
18.     Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.     LSM, Tokoh Masyarakat.	3 Bulan	Kasi Izin
		5.        Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		6.        Penyuluhan Izin.	6.     Hasil Monitoring.	Bulanan	Kasi Info
		7.        Monitoring dan Evaluasi	7.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		8.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan.	8.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
19.     Izin Usaha Bengkel dan Perawatan Kendaraan Bermotor §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	3.     Tokoh Masyarakat, LSM.	6 Bulan	Kasi Izin
		4.        Penyuluhan Izin.	4.     Hasl monitoring.	2 Bulan	Kasi Info
		5.        Monitoring dan Evaluasi.	5.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		6.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	6.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
20.     Izin Usaha Salon dan Pangkas Rambut §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 4 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	1.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	3.     Tokoh Masyarakat, LSM	6 Bulan	Kasi Izin
		4.        Penyuluhan Izin.	4.     Hasil monitoring.	2 Bulan
		5.        Monitoring dan Evaluasi.	5.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		6.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	6.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
21.     Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Pertanian.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.     Tokoh Masyarakat, LSM.	6 Bulan	Kasi Izin
		5.        Menyurati Dinas Pertanian tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		6.        Penyuluhan Izin.	6.     Hasil monitoring.	3 Bulan	Kasi Info
		7.        Monitoring dan Evaluasi.	7.     Laporan masyarakat, petugas lapangan, sapol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		8.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian.	8.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
22.     Izin Usaha Hotel dan Penginapan §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Menyurati Dinas BUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	4.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		5.        Monitoring dan Evaluasi.	5.     Laporan masyarkat, petugas lapangan, satpol pp.	3 Bulan	Kasi Info
		6.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH.	6.     Database ApliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
23.     Izin Usaha Industri (IUI) §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 6 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK	1.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan.	1.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		2.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin.	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Monitoring dan Evaluasi.	3.     Agenda petugas pelayanan.	3 Bulan	Kasi Info
		4.        Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM.	4.     Database apliKasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
24.     Izin Usaha Ketenagalistrikan §  Baru §  Perpanjangan §  Perubahan §  Penggantian	Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK	1.        Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan.	1.     Hasil evaluasi perizinan.	3 Bulan	Kasi Izin
		2.        Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan	2.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		3.        Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin	3.     Agenda petugas pelayanan.	Harian*)	PP
		4.        Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan.	4.     LSM, Tokoh Masyarakat.	1 Tahun	Kasi Izin
		5.        Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu.	5.     Daftar jadwal target penyelesaian izin.	Harian*)	PP
		6.        Monitoring dan Evaluasi	6.     Laporan masyarkat, satpol pp dan petugas lapangan.	3 Bulan	Kasi Info
		7.        Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan.	7.     Database Aplikasi Izin.	3 Bulan	Kasi Info
2	Kinerja Pelayanan Perizinan (Handal, Peduli, Gemar)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor IKM = 80	1.   Mempermudah prosedur perizinan, transparansi dan mempercepat waktu penyelesaian izin sesuai ketentuan	Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Bulanan	Kasi Info
				2.   Menganalisa dan melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap unsur yang dinilai rendah oleh masyarakat
				3.   Mengoptimalkan penggunaan tehnologi Informasi dalam pelayanan perizinan (Aplikasi Izin, website,)
				4.   Melakukan perekrutan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan pegawai
				5.   Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, outbound
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Respon dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	2 x 24 Jam .	1.   Membentuk Tim Investigasi Penyimpangan	Kotak Saran, Website/Blog, E-Mail, Laporan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Hasil Monitoring dan Evaluasi, Hasil Penyuluhan Izin, Laporan dan Satpol PP dan Dinas PU.	3 Bulanan	Kasi Info
				2.   Membentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat
				3.   Membuat standar mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
				4.   Memfungsikan secara optimal Instrumen pengaduan masyarakat
4	Pencapaian Target PAD	Penerimaan PAD Sektor Perizinan Terhadap Target	100% Tercapai	1.   Melakukan Intensifikasi penerimaan PAD melalui upaya jemput bola terhadap objek perizinan baru dan yang kadaluarsa	Laporan Penerimaan PAD dari bendahara penerimaan	3 Bulanan	Kepala Tata Usaha
				2.   Melakukan sosialisasi perizinan melalui famplet, brosur dan pameran
				3.   Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait
5	Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Gedung dan Fasilitas)	Kenyamanan dan Keamanan saat proses pelayanan	100%	1.   Menginventarisir segala Kebutuhan akan fasilitas dan kelengkapannya terkait pelayanan.	Laporan dari setiap seksi dan bendaraha barang.		Kepala Tata Usaha
				2.   Membuat RENJA tentang pengadaan fasilitas dan dianggarkan dalam APBD	Hasil inventarisir kebutuhan
				3.   Memastikan seluruh fasilitas dan barang yang dibeli dapat berdaya guna dalam rangka pelayanan	Hasil Survei IKM dan Hasil Pengamatan yang dilakukan	3 Bulanan
				4.   Membuat petugas yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang/fasilitas yang telah diadakan.
6	Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Perizinan (Garansi)	Jaminan Hukum (Garansi) bagi pengguna layanan dan penyedia layanan	100%	1.   Menginventarisir seluruh perizinan.	1.    Laporan dari seluruh SKPD Teknis.	1 Tahun	Kasi Izin
				2.   Melakukan perbandingan dengan daerah lain.	2.    Hasil studi banding ke Daerah yang telah berhasil melaksanakan pelayanan perizinan	6 Bulan	Kasi Izin, KTU,Kasi Info
				3.   Pembuatan Juknis Peraturan Daerah	3.    Lembaran Daerah dan Arsip, Peraturan Daerah Lama, Internet, Hasil koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Hukum.	1 Tahun	Kasi Izin, KTU, Kasi Info

Keterangan :

*) Jika ada izin yang sedang diproses.

PP = Petugas Pelayanan

Kasi Infor = Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan.

Kasi Izin = Kepala Seksi Pelayanan Perizinan.

KTU = Kepala Tata Usaha

14.13 | 0 komentar | Read More