Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat maka Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KP2SP-PM Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;

3. Pembinaan dan elaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal.

a. Kepala Kantor.

1. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran kantor;
2. Membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;
5. Penyusunan program pembangunan dan pengembangan pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal;
6. Melaksanakan pelayanan umum dibidang pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

1. Menyusun program kerja dan rencana anggara kantro;
2. Melakukan pengendalian urusan perlengkapan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
3. Melakukan perencanaan pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Melaksanakan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, pengamanan dan ketertiban, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
5. Membuat perencanaan, pengelolaan dan pengingkatan pemberdayaan personil sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan dan pengelolaan data evaluasi serta pelaporan.

c. Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan.

1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;

2. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana program informasi serta penyuluhan perizinan;

3. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan rutin bidang informasi dan penyuluhan perizinan serta pengembangan penanaman modal dan perizinan;

4. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinanan;

5. Merencanakan peningkatan sumber daya manusia bidang penanaman modal, informasi dan penyuluhan perizinan;

6. Merencanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perizinan;

7. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyuluhan penanaman modal dan perizinan;

8. Melaksanakan pengawasan penanaman modal dan perizinan;

9. Memelihara dan memutakhirkan secara periodik data-data yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinanan;

10. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan penanaman modal dan perizinan;

11. Melakukan koordinasi dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan;

12. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan penertiban perizinan;

13. Membuat dan mengawasi on-line system penanaman modal dan perizinan.

d. Seksi Pelayanan Perizinan.

1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
2. Mengedalikan petugas yang menerima permohonan izin;
3. Mengkoordinir petugas yang memeriksa kelengkapan permohonan izin;
4. Meneliti draft dokumen perizinan yang akan ditandatangani Kepala Kantor;
5. Melakukan koordinasi untuk proses izin dengan SKPD terkait;
6. Merencanakan penerbitan dan pembatalan izin;
7. Menugaskan tim teknis perizinan dalam peninjauan lapangan;
8. Memelihara dan meng-update secara periodik data-data yang berkaitan dengan perizinan;
9. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang perizinan.

e. Seksi Penanaman Modal.

1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran;
2. Melakukan pengkajian dan pengembangan investasi;
3. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan dalam investasi;
4. Menginventarisir peluang-peluang investasi;
5. Menginventarisir dan merencanakan usaha untuk meminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan kendala yang dihadapi para investor;
6. Mengumpulkan data-data investasi untuk dievaluasi;
7. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengolahan data, evaluasi dan penyusuan laporan investasi;
8. Melakukan koordinasi untuk membuat perencanaan investasi daerah;
9. Melakukan koordinasi untuk menggali potensi keunggulan daerah dan mengemas dalm bentuk peluang investai yang menarik;
10. Memasarkan peluang investasi daerah dan melakukan promosi baik didalam maupun ke luar negeri.