PERATURAN - PERATURAN

Sebagai dasar hukum untuk membuat izin di Kabupaten Pakpak Bharat telah disusun dengan melihat kebutuhan yang ada. Beberapa Peraturan Daerah yang telah dibuat dan dijadikan sebagai pedoman pembuatan ataupun penerbitan Izin meliputi :

A. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Peraturan Daerah Tahun 2007 :
perda-no10-thn-2007.pdf Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
perda-no15-thn-2007.pdf Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Salak Kab. Pakpak Bharat
lampiran-perda-no15-thn-2007.pdf
perda-no17-thn-2007.pdf Tentang Usaha Angkutan Umum
perda-no18-thn-2007.pdf Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
perda-no19-thn-2007.pdf Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”
perda-no20-thn-2007.pdf Tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Daerah Tahun 2006 :
perda-no7-thn-2006.pdf Tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner
perda-no9-thn-2006.pdf Tentang Pengusahaan Hutan
perda-no10-thn-2006.pdf Tentang Pajak Reklame
perda-no11-thn-2006.pdf Tentang Pajak Restoran
perda-no12-thn-2006.pdf Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri
perda-no13-thn-2006.pdf Tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
perda-no14-thn-2006.pdf Tentang Usaha Perdagangan
perda-no15-thn-2006.pdf Tentang Retribusi Pasar
perda-no16-thn-2006.pdf Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
perda-no17-thn-2006.pdf Tentang Ijin Mendirikan Bangunan
perda-no19-thn-2006.pdf Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Tanah Milik
perda-no20-thn-2006.pdf Tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

B. PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
PERBUP No 15 Tahun 2009.pdf  tentang Pendelegasian Wewenang Pengurusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat

PERBUP No 16 Tahun 2009.pdf  tentang Standard Operating Procedure (SOP) / Standarisasi Prosedur Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal (KP2SP- PM) Kabupaten Pakpak Bharat
C. KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
D. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
SK OPERATOR.pdf tentang Penetapan Tenaga Operator Komputer Pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2009
SK PPTK.pdf tentang Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2009

C. UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara